Jember,kabarejember.com
- Aksi mogok puluhan armada truk pengangkut sampah Pemkab Jember di Jl. Sudarman No. 1 depan Pemkab dan Pendopo Bupati Jember menimbulkan keprihatinan banyak pihak. Pasalnya, ratusan ton sampah bakal menumpuk di seluruh wilayah Jember jika tidak ada tindakan dan segera ditangani pihak terkait, ( 04/01/2021).
" Mohon maaf, Kami Tidak Operasional, Truk Ini Butuh BBM" inilah kata-kata yang terbentang di badan truk yang terparkir di di depan Aula Pemkab dan Pendopo Bupati, pemandangan ini spontan mencuri perhatian publik Jember yang banyak mengabadikan peristiwa tersebut.
Terlihat hadir di lokasi parkirnya puluhan truk tersebut, anggota kepolisian dari Satlantas dan Sabhara Polres Jember, serta anggota TNI dari Kodim 0824 Jember.
Tidak berselang lama, terlihat hadir Ketua Komisi C DPRD Jember, David Handoko Seto, yang meninjau langsung keberadaan puluhan armada truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Jember, setelah melakukan pantauan dilokasi, anggota dewan yang selalu bergaya plontos ini langsung meluncur ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup Jl. Supriadi No. 52, Jawaan, Patemon, Kecamatan Pakusari Jember.
Ditemui Kabid Kebersihan dan Pengelola Sampah DLH Jember, David yang turut ditemani anggota Komisi C dari Partai Demokrat, Agusta Jaka Purwana dan anggota Polres Jember berkomunikasi langsung berkaitan persoalan tidak beroperasinya puluhan truk yang kini terparkir di Depan Aula Pemkab dan Pendopo Bupati Jember.
Secara bergantian David dan Agusta bertanya secara detail apa sebenarnya yang terjadi sehingga ada aksi mogok hari ini, dari pertanyaan tersebut beberapa fakta ini disampaikan Adrian, dari mulai soal keterlambatan pencairan anggaran bulan November dan Desember oleh Pemkab hin
gga soal para sopir truk dan roda tiga yang harus patungan anggaran hanya semata-mata ingin pelayanan pengangkutan sampah tetap berjalan. Bahkan aksi mogok yang dilakukan saat ini karna tidak adanya kepastian anggaran dari Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR.
Mendengar penjelasan Adrian, David dan Agusta geleng-geleng kepala, " ini tidak patut terjadi, masak sekelas sopir truk dan roda tiga harus patungan demi hanya demi pelayan sampah tetap jalan, ini tidak bisa dibiarkan harus segara ada solusi," tegas Agusta.
Melihat kehadiran anggota kepolisian, Agusta berharap persoalan ini di bicarakan secara serius di level Forkopimda. "Persoalan sampah ini bukan hanya persoalan satu pihak saja, siapapun akan merasakan dampak dari persoalan ini, karna kalau dibiarkan akan ada ratusan ton sampah bakal menumpuk dimana-mana dan Jember akan menghadapi krisis sampah," jelasnya
Bagi lebih memperkuat lagi fakta-fakta yang disampaikan oleh Adrian selaku Kabid, David meminta untuk pihak DLH menghadirkan para sopir truk untuk mendengar langsung seperti apa cerita sebenar terkait apa saja yang disampaikan oleh Adrian, tidak berselang lama ada sekitar 5 orang perwakilan sopir bertemu langsung dengan dewan dan menceritakan hal sebenar yang terjadi.
Mendengar kata perkata dari pengakuan sang sopir, David dan Agusta bertambah hiba, seorang sopir truk sampah harus urunan bersama rekan-rekanya semata -mata ingin tetap melayani masyarakat Jember dalam persoalan sampah. "Kami tidak mintak apa-apa kembali normal seperti biasa sudah cukup," jelas salah satu perwakilan sopir menyampaikan kepada anggota Dewan.
Setelah melakukan komunikasi dengan beberapa pihak, David Handoko Seto kepada awak media menyampaikan " ya hari kita mendengar informasi puluhan truk pengangkut sampah yang terparkir di Jl. Sudarman Pemkab dan pendopo Bupati," ujar David.
Kita sudah bertanya dengan Dinas Lingkungan Hidup dan bertemu dengan para sopir, intinya mereka menunjukkan kepada publik bahwa mereka hari ini tidak dibiayai soal bahan bakar, ini naif sekali, anggaran di Jember sebesar itu, sampai hari ini awal tahun tidak ada anggran untuk BBM.
Terkait soal adanya pengembalian anggaran, itu di tahun 2020 kemarin, itupun pembayarannya terlambat yaitu bulan November - Desember yang harusnya dibayar di awal, sampai para sopir ini nyarikan patungan, utangang agar kendaraan tetap beroperasi, kenapa terjadi mogok hari ini, mereka tidak mampu lagi mencari talangan ke depan sehingga ini memerlukan kebijakan Pemerintah Daerah untuk segera menindaklanjuti.
Untuk pelayanan dasar ini tidak boleh teehenti, sangat parah kalau sampai truk sampah berhenti, satu hari ada sekitar 200 ton sampah harusnya diangkat, bayangkan kalau sampai terjadi dalam tiga hari berapa ratus ton. Kami akan menyampaikan hal ini kepada pimpinan untuk menindaklanjuti apa yang terjadi di Jember, ini wajah kita semua.
Bupati Faida mestinya malu, awal tahun tidak ada biaya BBM untuk operasional pengangkutan sampah, kami juga baru tahu ada beberapa truk yang mangkrak akibat tidak adanya anggaran untuk perawatan, kedepan, hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi.
Menyikapi adanya aksi mogok puluhan truk sampah tersebut, juru bicara Pemkab Jember, Gatot Triono menyampaikan bahwa kalau ada info diluaran sana soal tidak adanya pencairan anggaran di bulan November dan Desember itu tidak benar, sesuai dengan data yang kami miliki pencairan itu sudah dilakukan meski ada keterlambatan, soal kenapa terjadi keterlambatan, tentu OPD terkait lebih tahu permasalahannya.
"Intinya, Ibu Bupati berpesan kepada saya untuk meluruskan fakta yang ada, terlepas dari itu semua, mari kita doakan yang terbaik untuk Jember," pungkasnya.
Di kesempatan lain, Drs. Farid Wajdi selaku Ketua Lembaga Peduli Pelayanan Publik(MP3) Jember menyikapi hal tersebut menyampaikan " kejadian ini pasti akan berdampak buruk kepada lingkungan, apalagi lokasi tempat pembuangan sampah sementara yang berdekatan dengan pemukiman warga, ini pasti terganggu sekali," tuturnya
Hal ini terjadi karna tidak tuntasnya APBD Jember, jika ini berlangsung dalam waktu tiga hari saja, ini merupakan musibah lingkungan di awal tahun 2021, terkait hal ini mohon segera ada solusi dari pihak terkait.
" Karna ini terkait mekanisme anggaran harus ada payung hukum yang jelas, kalau memang mogok ini dikarnakan tidak adanya biasa operasional armada pengangkut sampah tersebut. Hari ini memang harus ada jawaban, utamanya dari Bupati sebagai pihak yang paling bertanggungjawab demikian juga dengan DPR, karna APBD ini adalah hasil kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif," pungkasnya. (lik/nas/afa/muk/ale)
