Jember,kabarejember.com
-- Guna menyamakan pemahaman, Pemda Jember mengikuti rapat secara daring dalam rangka rapat Koordinasi Kepala Daerah dalam Strategi Komunikasi Publik Vaksin Covid19 dipimpin Kepala Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Heru Budi Hartono via daring, Senin, (30/11/2020).
Mewakili Pemda, Plt Kadis Kominfo yang sekaligus sebagai Juru Bicara Satgas Covid19 Kabupaten, Gatot Triyono dan Heru Widagdo, Kabid Kedaruratan BPBD yang juga anggota Satgas.
Dalam rapat, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan, pemerintah pusat sedang mempersiapkan secara serius vaksin covid19. Program vaksin itu terbagi dua yakni Vaksin subsidi dan Vaksin Mandiri. Hal penting yang sedang digodok ialah komunikasi publik agar masyarakat benar-benar paham arti dan tujuannya.
Pendistribusian vaksin dilakukan dengan sinergi Pemerintah pusat dan daerah, akan membagikan kepada penerima langsung by name dan by address. Pemerintah akan membentuk tim pelaksana tingkat Provinsi dan Kabupaten untuk mendistribusikan vaksin.
Erick Thohir katakan, "Vaksin dari Pemerintah diprioritaskan pada nakes dan pihak yang sangat membutuhkan". Pemilihan nakes sebab mereka pihak yang sangat rentan tertular Covid19.
Masih kata Erick, "Vaksin Mandiri bagi mereka yang memiliki perekonomian yang lebih baik". Pihaknya menargetkan 75 juta orang dimana pada bulan pertama di BUMN 722.000, swasta 11.194.750, dan di Biofarma 1.668.00 dengan total 13 jutaan.
Vaksinnya sendiri berasal dari impor sebab vaksin produk dalam negeri (biofarma) belum siap edar. Sebagai distributor ditunjuk biofarma dan kimiafarma. Produk dipakaging, dan distribusi dengan di-barecode-kan. Satu box vaksin berisi, nama dan alamat penerima, teknis menyuntikan 2 kali suntik.
Untuk vaksin subsidi datanya top to down sedangkan vaksin mandiri botom down dimana calon harus mendaftar lewat aplikasi yang akan segera dirilis.
Erick Thohir melanjutkan, "Faktor penting lainnya, monitor, setelah divaksin perlu dimonitor". Data base menjadi kunci vaksin (Dispendukcapil, dan lainnya yang terintegrasi), imbuhnya. Pemerintah merahasiakan data penerima vaksin tersebut.
Sementara itu Menkominfo, Jhonny Gerrard Plate, "Komunikasi publik vaksin covid19 menjadi Satu Narasi dengan pola desentralisasi". Artinya, setiap daerah memiliki tanggung jawab dalam mensosialisasikan program vaksinasi ini dengan tetap mengikuti narasi dari pusat sehingga tidak membuat bingung masyarakat. Jhonny membuat Tahar di medsos (#VaksinasiUntukNegeri). Jhonny juga menegaskan pentingnya 3 M (Mencuci Tangan, Memakai Masker dan Menjaga Jarak) dan 3 T (Testing, Tracing, dan Treatment). Pemerintah Pusat menunjuk 3 juru bicara di tingkat pusat yakni, dr Siti Naida Tarmizi, M.Epid,.Dr.dra Lucia Rizka Andalucia, M.Pharm, Apt,. dan Bambang Heryanto. Sebelumnya sudah ada Prof. Wiki Adi Sasmita, dan dr. Raisa Broto Asmoro.
Sementara itu Mendagri, Tito Karnavian mengingatkan, ada indikasi resistensi oleh beberapa pihak, kuncinya ada di sosialisasi, program vaksin program ini dilaksanakan bertahap. Pemerintah pusat membuat Routemap penerima vaksin, "Yang penting adalah optimalisasi sosialisasi".
Tito mengatakan, "Platform publikasi meliputi, pertama, formal/ informal kedua tokoh masyarakat, ketiga media konvensional dan keempat social media. Data di Kemendagri menyebutkan sudah 98% penduduk Indonesia tercatat di Dispendukcapil.
Menanggapi hasil rakor, Gatot Triyono mengatakan, Pemda Jember menyambut baik rencana vaksinasi covid19. "Kita menunggu juknis dari pusat saja," katanya singkat. (SGM)
