Diduga Aktifitas Tambang Ilegal, Pemdes Seruni Tutup Mata

Kategori Berita

.

Diduga Aktifitas Tambang Ilegal, Pemdes Seruni Tutup Mata

Senin, 19 Juli 2021

 

Jenggawah -- Aktifitas tambang galian C yang diduga ilegal berada di wilayah kecamatan Jenggawah, tepatnya berada di Dusun Leces Desa Seruni. Aktifitas pengerukan gumuk untuk bahan urukan itu sudah berlangsung lama. Ironisnya Pemerintah Desa Seruni tutup mata.

 

Aktifitas pertambangan yang diduga bodong tersebut cukup meresahkan warga, terlebih saat musim kemarau membuat debu beterbangan karena lalu lalang truck pengangkut bahan material hasil yang di ambil dari pertambangan yang letaknya berdekatan dengan rumah Warga.

 

Penolakan tambang tersebut disampaikan oleh H. Ali Iskandar, salah satu tokoh masyarakat menilai kalau kebijakan kepala desa dengan memberi ijin lokasi dan jalan desa guna kepentingan pertambangan, itu sangat merugikan dan tidak menguntungkan bagi warga setempat. 

 

Tambang tesebut lebih banyak mudhorotnya dibanding manfaatnya. Ali mengatakan banwa Kepala Desa harus lebih dahulu mengkaji untung ruginya dan bermusyawarah kepada seluruh lapisan masyarakat bukan dengan kebijakan pribadinya. 

 

Ali dan masyarakat sepakat untuk menolak adanya aktifitas pertambangan di Desa Seruni, dan perlu dikaji lagi perijinan tambang yang sudah dijalankan tersebut, bila terbukti tak memiliki ijin yang lengkap sesuai aturan dan Undang-undang, itu namanya adalah kegiatan ilegal dan melanggar hukum, wajib ditindak oleh pihak yang berwenang, tegasnya.

 

Disisi lain, Heri selaku Kepala Desa Seruni saat dikonfirmasi wartawan menyatakan bahwa pertambangan didesanya itu untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa.



Penambangan bahan material yang dilakukan oleh penambang diduga tak memiliki perijinan resmi sesuai dengan peraturan dan Undang-undang tentang ijin pertambangan, karena Perijinan tambang tidak semudah diterbitkan, namun pemerintahan desa setempat terkesan membiarkan dan tutup mata, sehingga tak hanya masyarakat desa seruni yang dirugikan, tapi banyak fasilitas bangunan dari uang Negara yang ikut rusak.



Terminologi bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur dalam UU No 11 Tahun 1967 telah diubah berdasarkan UU No 4 Tahun 2009, menjadi batuan, sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan C sudah tidak tepat lagi dan diganti menjadi batuan.



Untuk memberikan gambaran tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan, berikut akan diuraikan dalam artikel ini. 

 

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan berdasarkan PP No 23 Tahun 2010 dilakukan dengan cara permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. 

 

Pembagian kewenangan Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota adalah:


Menteri ESDM, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai


Gubernur, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil


Bupati/Walikota, untuk permohonan wilayah yang berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil


IUP mineral batuan diberikan oleh Menteri ESDM (selanjutnya disebut Menteri), Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: badan usaha, koperasi, dan perseorangan. IUP diberikan melalui 2 tahapan, yaitu: Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP). 

 

Apakah Pertambangan di desa Seruni sudah memiliki ijin tersebut.? 

 

Berkaca pada pengalaman sebelumnya berapa waktu lalu juga pernah ada kegiatan pertambangan di dusun Kerajan desa Seruni, dimana kondisi jalan dan fasilitas negara lainnya hancur akibat ulah para penambang dan kegiatan angkut material, hingga saat ini masih tetap dibiarkan tanpa rasa tanggung jawab. (team Jember News)